OKI – Keluhan masyarakat terhadap sistem pengupahan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) semakin mengema. Banyak pihak mengaku melihat ketidakadilan di mana sebagian PNS yang dinilai tidak optimal dalam bekerja tetap mendapatkan gaji dan fasilitas yang besar, sementara mereka yang benar-benar berkontribusi – khususnya pegawai tidak tetap (P3K) paruh waktu – hanya menerima penghasilan sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
“Negara terlalu banyak membiayai PNS yang tidak bisa bekerja, sementara yang benar-benar bekerja hanya dibayar Rp300–500 ribu per bulan sebagai P3K paruh waktu. Ini sangat tidak adil,” ujar salah seorang masyarakat.
Masyarakat mengharapkan agar segera terjadi pembenahan mendasar dalam sistem kerja dan pengupahan, terutama bagi aparatur sipil negara di OKI. Mereka menegaskan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sesuai dengan kontribusi dan beban kerja yang diberikan.
“Yang bekerja harus mendapatkan haknya yang sesuai dengan prestasi dan beban kerja yang diemban. Sementara yang tidak bisa bekerja atau tidak memberikan kontribusi yang optimal juga harus mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam hal ini,” jelasnya.
Keluhan tersebut semakin menguat dengan adanya informasi tentang P3K yang bekerja keras membantu pelayanan publik di berbagai dinas dan instansi pemerintah daerah, namun hanya mendapatkan penghasilan yang minim tanpa fasilitas tambahan.
Sementara itu, sebagian PNS yang dinilai tidak maksimal dalam bekerja, hanya datang dan pulang sebagai formalitas hadir, namun tetap menerima gaji pokok jutaan rupiah, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) jutaan rupiah, serta berbagai fasilitas lainnya seperti tunjangan keluarga, kesehatan, transportasi, dan lainnya.
“Jangan menzalimi orang yang bekerja dengan penuh dedikasi dengan memberikan gaji yang minim. Sementara yang tidak bekerja atau kurang maksimal justru mendapatkan kemewahan dari uang rakyat. Ini harus segera diperbaiki agar sistem kerja menjadi lebih adil dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan daerah,” tegas salah satu anggota masyarakat.
Mereka berharap pihak pemerintah daerah OKI dan dinas terkait dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan tenaga kerja dan pengupahan di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, juga diharapkan adanya kebijakan yang memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
