JAKARTA, 11 JUNI 2026 –
Pakar politik sekaligus Senator DPD RI periode 2014–2024, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., memberikan analisis kritis terkait pusaran isu miring yang belakangan menyeret program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah nama eksekutif, termasuk penjelasan terbaru Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor soal keterlibatan putranya dalam program tersebut, Fachrul Razi melihat ada motif politik yang lebih besar di balik framing publik yang sedang dibangun.
Menurutnya, polemik yang berkembang di media sosial dan ruang publik sengaja diarahkan secara bias untuk memojokkan pihak tertentu, khususnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Partai Demokrat dan Wamenaker RI.
“Jika kita bedah anatomi opininya, ada pola yang sangat sistematis untuk mendiskreditkan AHY dan Partai Demokrat. Program MBG ini program strategis nasional yang berada di bawah koordinasi lintas sektoral. Namun setiap kali ada dinamika atau masalah teknis di lapangan, yang sengaja ditembak dan dijadikan sasaran opini justru AHY, Demokrat, dan Wamenaker RI. Ini jelas political framing yang tidak sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Juni 2026.
Mantan Ketua Komite I DPD RI itu menambahkan, klarifikasi dari pejabat seperti Wamenaker Afriansyah Noor seharusnya mendudukkan persoalan pada porsi objektif, yaitu tata kelola pelaksanaan dan akuntabilitas program, bukan digoreng menjadi komoditas politik untuk menjatuhkan reputasi figur tertentu.
“Saya melihat ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan soliditas kabinet dan performa AHY dalam mengawal pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan. Akibatnya, isu sekecil apa pun di program MBG ditarik-tarik secara paksa agar bermuara pada delegitimasi politik Demokrat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, doktor ilmu politik ini mengingatkan publik dan media agar tetap jernih dan kritis dalam menyaring informasi. Ia menegaskan, program strategis seperti MBG melibatkan banyak pemangku kepentingan dan badan pelaksana khusus, sehingga tidak adil jika dijadikan alat gebuk politik personal.
“Sebagai mantan senator yang 10 tahun mengawal kebijakan publik, saya mengimbau semua pihak menyudahi politisasi yang tendensius ini. Mari fokus pada substansi program agar berdampak nyata bagi masyarakat, bukan malah sibuk memproduksi character assassination terhadap AHY dan Demokrat demi agenda politik jangka pendek,” pungkasnya.
