Pakar Politik Dr. Fachrul Razi: Upaya Diskreditkan AHY Terkait Isu SPPG BGN Adalah Isu Murahan dan Kurang Cerdas, Tidak Berpengaruh pada Popularitas dan Kinerja AHY!

Jumat, 12 Juni 2026 - 02:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, 11 JUNI 2026

Pakar Politik sekaligus Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014–2024, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., menanggapi secara kritis bergulirnya serangan opini negatif di media sosial yang mencoba mengaitkan nama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melihat narasi liar mengenai frasa “2 orang kolonel usulan AHY” yang sengaja diembuskan pihak tertentu menyusul status hukum Sony Sonjaya, Fachrul Razi menilai manuver politik tersebut sangat amatir, bermutu rendah, dan sama sekali tidak akan memengaruhi kinerja maupun popularitas AHY.

“Upaya mendiskreditkan Mas AHY dalam isu SPPG ini adalah potret politik murahan dan kurang cerdas cara mainnya. Mengaitkan figur AHY dengan seseorang yang tidak pernah ia kenal, tidak pernah ia temui, dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali seperti Sony Sonjaya, adalah lompatan logika yang dipaksakan dan menggelikan. Secara kalkulasi politik, serangan hantam kromo bermutu rendah ini zero impact—tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi AHY maupun Partai Demokrat,” tegas Fachrul Razi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026).

Mantan Ketua Komite I DPD RI ini mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari DPP Partai Demokrat yang langsung meluruskan fakta ke publik melalui Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra, yang menyatakan secara gamblang bahwa AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, atau meminta bantuan apa pun kepada Sony Sonjaya terkait SPPG maupun urusan lainnya.

Menurut Doktor Ilmu Politik ini, publik hari ini sudah sangat cerdas dan bisa membedakan mana fakta hukum yang objektif dan mana komoditas politik yang sengaja digoreng untuk pembunuhan karakter (character assassination).

Dalam analisis politiknya, Dr. Fachrul Razi membeberkan beberapa alasan mengapa upaya mencederai reputasi AHY ini dinilai gagal total. Sebagai Menko Infrastruktur, AHY sedang fokus penuh mengawal proyek strategis nasional yang berdampak langsung bagi rakyat. Fokus kerja yang tinggi membuat AHY tidak punya waktu untuk meladeni riak-riak opini tanpa dasar fakta.

Popularitas AHY dan Partai Demokrat dibangun di atas basis konstituen yang nyata, konsolidasi kader yang kuat, dan kontribusi nyata di kabinet, bukan dari pencitraan rapuh yang mudah goyang oleh isu eksternal.

Menurut Dr. Fachrul Razi, menyerang secara membabi buta tanpa basis data yang terverifikasi justru akan menurunkan kredibilitas pihak penyerang dan sebaliknya, mengalirkan gelombang simpati publik yang lebih besar kepada AHY.

“Pihak-pihak di balik layar skenario ini tampaknya frustrasi dan kehabisan bahan untuk mengkritik kinerja Mas AHY di kementerian, sehingga terpaksa memproduksi hoaks dan pelintiran isu pinggiran. Alih-alih membuat posisi politik AHY melemah, cara-cara kotor seperti ini justru memperlihatkan kepanikan politik dari pihak lawan,” imbuh Fachrul Razi yang juga mantan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia.

Mengakhiri rilis kritisnya, mantan senator dua periode ini mengingatkan agar dinamika penegakan hukum di BGN dibiarkan berjalan profesional di Kejaksaan Agung tanpa perlu ditumpangi oleh agenda politik partisan yang tidak sehat.

“Berpolitiklah dengan adu gagasan dan adu kinerja, jangan pakai cara-cara kuno yang kurang cerdas. AHY tetap tegak lurus bekerja untuk rakyat dan negara,” pungkas Dr. Fachrul Razi.

Berita Terkait

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN
Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan
Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal
Dr. H. Fachrul Razi: Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema
Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik
Gubernur Lampung Siapkan Tiga Langkah Perkuat Investasi, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama
Tuntut Pengawasan Atas Prosedur Hukum di Polda Banten, Juwita Ajukan RDP ke Komisi III DPR RI

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 04:40 WIB

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN

Jumat, 6 November 2026 - 02:55 WIB

Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan

Kamis, 5 November 2026 - 04:47 WIB

Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal

Kamis, 5 November 2026 - 03:33 WIB

Dr. H. Fachrul Razi: Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema

Kamis, 5 November 2026 - 03:14 WIB

Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik

Kamis, 5 November 2026 - 02:17 WIB

Gubernur Lampung Siapkan Tiga Langkah Perkuat Investasi, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Selasa, 3 November 2026 - 04:39 WIB

Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama

Selasa, 3 November 2026 - 03:05 WIB

Tuntut Pengawasan Atas Prosedur Hukum di Polda Banten, Juwita Ajukan RDP ke Komisi III DPR RI

Berita Terbaru