Pakar Politik Dr. Fachrul Razi: Upaya Diskreditkan AHY Terkait Isu SPPG BGN Isu Murahan, Kurang Cerdas

Jumat, 12 Juni 2026 - 02:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, 11 JUNI 2026 – Pakar Politik sekaligus Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014–2024, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., menanggapi secara kritis bergulirnya serangan opini negatif di media sosial yang mencoba mengaitkan nama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melihat narasi liar mengenai frasa “2 orang kolonel usulan AHY” yang sengaja diembuskan pihak tertentu menyusul status hukum Sony Sonjaya, Fachrul Razi menilai manuver politik tersebut sangat amatir, bermutu rendah, dan sama sekali tidak akan memengaruhi kinerja maupun popularitas AHY.

“Upaya mendiskreditkan Mas AHY dalam isu SPPG ini adalah potret politik murahan dan kurang cerdas cara mainnya. Mengaitkan figur AHY dengan seseorang yang tidak pernah ia kenal, tidak pernah ia temui, dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali seperti Sony Sonjaya, adalah lompatan logika yang dipaksakan dan menggelikan. Secara kalkulasi politik, serangan hantam kromo bermutu rendah ini zero impact—tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi AHY maupun Partai Demokrat,” tegas Fachrul Razi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026).

Mantan Ketua Komite I DPD RI ini mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari DPP Partai Demokrat yang langsung meluruskan fakta ke publik melalui Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra, yang menyatakan secara gamblang bahwa AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, atau meminta bantuan apa pun kepada Sony Sonjaya terkait SPPG maupun urusan lainnya.

Menurut Doktor Ilmu Politik ini, publik hari ini sudah sangat cerdas dan bisa membedakan mana fakta hukum yang objektif dan mana komoditas politik yang sengaja digoreng untuk pembunuhan karakter (character assassination).

Dalam analisis politiknya, Dr. Fachrul Razi membeberkan beberapa alasan mengapa upaya mencederai reputasi AHY ini dinilai gagal total. Sebagai Menko Infrastruktur, AHY sedang fokus penuh mengawal proyek strategis nasional yang berdampak langsung bagi rakyat. Fokus kerja yang tinggi membuat AHY tidak punya waktu untuk meladeni riak-riak opini tanpa dasar fakta.

Popularitas AHY dan Partai Demokrat dibangun di atas basis konstituen yang nyata, konsolidasi kader yang kuat, dan kontribusi nyata di kabinet, bukan dari pencitraan rapuh yang mudah goyang oleh isu eksternal.

Menurut Dr. Fachrul Razi, menyerang secara membabi buta tanpa basis data yang terverifikasi justru akan menurunkan kredibilitas pihak penyerang dan sebaliknya, mengalirkan gelombang simpati publik yang lebih besar kepada AHY.

“Pihak-pihak di balik layar skenario ini tampaknya frustrasi dan kehabisan bahan untuk mengkritik kinerja Mas AHY di kementerian, sehingga terpaksa memproduksi hoaks dan pelintiran isu pinggiran. Alih-alih membuat posisi politik AHY melemah, cara-cara kotor seperti ini justru memperlihatkan kepanikan politik dari pihak lawan,” imbuh Fachrul Razi yang juga mantan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia.

Mengakhiri rilis kritisnya, mantan senator dua periode ini mengingatkan agar dinamika penegakan hukum di BGN dibiarkan berjalan profesional di Kejaksaan Agung tanpa perlu ditumpangi oleh agenda politik partisan yang tidak sehat.

“Berpolitiklah dengan adu gagasan dan adu kinerja, jangan pakai cara-cara kuno yang kurang cerdas. AHY tetap tegak lurus bekerja untuk rakyat dan negara,” pungkas Dr. Fachrul Razi.

(TIM/Redaksi)

Berita Terkait

KPK Beri Penghargaan kepada Provinsi Lampung atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
Zaman AI, Data di Laptop Bisa “Keluar” Diam-Diam — Ini yang Perlu Diwaspadai
Prof Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perintahkan Kejagung dan MA Selidiki Putusan PT Aceh Dalam Kasus Said Muchtar Demi Keadilan
Prof DR Sutan Nasomal Meminta Semua Tokoh Masyarakat Indonesia Mengawal APBN 4.106,26 Trilyun Agar Tidak DI KORUPSI
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal: Sertifikasi Wartawan Tidak Terbatas UKW, BNSP Diakui Negara
Prof Dr Sutan Nasomal Berharap Kapolri Jenderal Suyudi Bebersih Kasus Menumpuk Di Jajaran Mapolda Mapolres Di Indonesia!!!
FIT & PROPER TEST CALAN KAPOLRI, PRESIDEN KIRIM SATU NAMA : KOMJEN SUYUDI ARIO SETO
HM the King Appoints Fatima Ezzahra El Mansouri as Head of Government, Entrusts Her with Forming New Gov’t

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:04 WIB

KPK Beri Penghargaan kepada Provinsi Lampung atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Selasa, 6 Oktober 2026 - 04:09 WIB

Zaman AI, Data di Laptop Bisa “Keluar” Diam-Diam — Ini yang Perlu Diwaspadai

Senin, 5 Oktober 2026 - 03:32 WIB

Prof Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Perintahkan Kejagung dan MA Selidiki Putusan PT Aceh Dalam Kasus Said Muchtar Demi Keadilan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 08:23 WIB

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Semua Tokoh Masyarakat Indonesia Mengawal APBN 4.106,26 Trilyun Agar Tidak DI KORUPSI

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 08:10 WIB

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal: Sertifikasi Wartawan Tidak Terbatas UKW, BNSP Diakui Negara

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 01:15 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Berharap Kapolri Jenderal Suyudi Bebersih Kasus Menumpuk Di Jajaran Mapolda Mapolres Di Indonesia!!!

Kamis, 1 Oktober 2026 - 04:37 WIB

FIT & PROPER TEST CALAN KAPOLRI, PRESIDEN KIRIM SATU NAMA : KOMJEN SUYUDI ARIO SETO

Kamis, 1 Oktober 2026 - 02:39 WIB

HM the King Appoints Fatima Ezzahra El Mansouri as Head of Government, Entrusts Her with Forming New Gov’t

Berita Terbaru