Kayuagung – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, baru-baru ini meresmikan salah satu dari empat jembatan yang dibangun melalui bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Jembatan tersebut berada di kawasan Desa Ulak Jermun dan disebut memiliki nilai pembangunan hampir Rp5 miliar. Peresmian dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
Menurut keterangan yang dipublikasikan sejumlah media, jembatan tersebut dibangun untuk membuka akses masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi dan perkebunan warga, sekaligus memperluas konektivitas di wilayah Kabupaten OKI. Selain jembatan yang diresmikan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mengalokasikan bantuan pembangunan tiga jembatan lainnya melalui skema Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus).
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut pembangunan jembatan lebih penting dibanding proyek yang hanya menonjolkan aspek estetika.
Namun, di tengah apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur tersebut, sejumlah warga dan pemerhati pembangunan mulai menyoroti kualitas fisik bangunan yang tampak pada konstruksi jembatan. Sorotan muncul karena nilai proyek yang disebut mendekati Rp5 miliar dinilai cukup besar untuk ukuran jembatan penghubung desa.
Publik mempertanyakan apakah spesifikasi teknis, kualitas material, serta daya tahan konstruksi telah sesuai dengan nilai anggaran yang dikeluarkan. Sejumlah warga berharap pemerintah membuka informasi lebih rinci terkait panjang bentang, spesifikasi material, kontraktor pelaksana, serta rincian penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten OKI, M. Abbas Umar, menilai transparansi menjadi hal penting dalam setiap proyek yang menggunakan uang rakyat.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun karena anggaran yang digunakan berasal dari uang publik, maka masyarakat juga berhak mengetahui spesifikasi pekerjaan, kualitas material yang digunakan, serta rincian penggunaan anggaran secara terbuka. Transparansi akan mencegah munculnya kecurigaan dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan masyarakat terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Kalau memang kualitas pekerjaan sudah sesuai spesifikasi dan anggaran digunakan secara tepat, tentu tidak ada alasan untuk menutup informasi kepada publik,” tambahnya.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Apalagi pembangunan infrastruktur sering kali menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap anggaran daerah.
Dalam perspektif filsafat politik, kritik terhadap penggunaan anggaran publik sesungguhnya merupakan bagian dari proses demokrasi. Filsuf Prancis Montesquieu pernah menyatakan, “Kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan.” Gagasan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap setiap penggunaan kewenangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, filsuf Yunani kuno Aristoteles mengingatkan bahwa tujuan utama negara adalah mewujudkan kebaikan bersama. Dalam konteks pembangunan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat luas.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat informasi resmi yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. Namun, tuntutan transparansi dan evaluasi kualitas pembangunan merupakan hal yang wajar dalam rangka memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur benar-benar memberikan manfaat optimal sesuai dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, dinas teknis terkait, maupun pihak pelaksana proyek dapat menyampaikan informasi yang lebih lengkap mengenai spesifikasi teknis dan rincian anggaran pembangunan sehingga polemik yang berkembang dapat dijawab secara objektif dan berdasarkan data. (Jul PPWI OKI/Tim Redaksi)
