Desakan KPK Turun ke OKI Menguat, Dukungan Warganet Bermunculan, LAKSI Jakarta Minta Penelusuran Menyeluruh atas Temuan BPK

Selasa, 7 Juli 2026 - 02:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi dan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, terus mendapat perhatian publik. Setelah sebelumnya muncul pernyataan dari Praktisi Hukum H. Alfan Sari, SH, MH, MM kini dukungan juga datang dari masyarakat di media sosial serta Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI).

Berdasarkan pantauan pada unggahan berita yang dibagikan oleh Jurnalis PPWI OKI melalui Facebook, hingga tangkapan layar diambil, unggahan tersebut telah memperoleh 52 tanda suka (likes), 19 kali dibagikan (shares), serta sedikitnya 6 komentar dari warganet.

Sejumlah komentar yang muncul menunjukkan harapan masyarakat agar aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten OKI. Di antaranya, akun M Harianja menulis, “Di OKI harus ditelusuri korupsi.” Sementara akun Kobra Sumsel berkomentar, “Di OKI darurat korupsi.” Adapun akun Ahmad Aray menuliskan, “Ladang korupsi di OKI.”

Sebelumnya, Praktisi Hukum H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M. meminta KPK melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) benar-benar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, langkah tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Desakan serupa juga disampaikan Azmi Hidzaqi, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) di Jakarta. Ia menilai KPK perlu memberikan perhatian terhadap daerah-daerah yang menjadi sorotan publik, termasuk Kabupaten OKI, khususnya apabila terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK maupun informasi yang berkembang di masyarakat.

“KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, dan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat temuan BPK maupun indikasi yang memerlukan pendalaman, kami berharap KPK melakukan penelusuran secara profesional, objektif, dan transparan. Tujuannya adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” ujar Azmi.

“Pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kami mendukung langkah KPK maupun aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen, profesional, dan tanpa tebang pilih apabila memang terdapat indikasi yang memenuhi unsur hukum,” tegasnya. (Jul PPWI/Tim Redaksi)

Referensi:

Praktisi Hukum Desak KPK Turun ke OKI, Pastikan Temuan BPK Ditindaklanjuti dan Tak Ada Penyimpangan Uang Rakyat

Berita Terkait

Ketika Asumsi Mengalahkan Fakta dan Opini Menjadi Hakim: Refleksi Hari Pahlawan tentang Integritas, Kemanusiaan, dan Perjuangan Menegakkan Keadilan
UANG RAKYAT RP11,9 MILIAR, JALAN RUSAK! KORPORASI RAKYAT TANTANG KPK BONGKAR PROYEK PESAWARAN
PROF SUTAN NASOMAL : PANCASILA DIRUSAK OLEH BANYAK OKNUM. MENGAPA NEGARA CUCI TANGAN !!!
Ketika Kebenaran Lebih Berharga daripada Kemenangan: Refleksi tentang Integritas, Keadilan, dan Tanggung Jawab Moral dalam Penegakan Hukum
DR. FACHRUL RAZI: PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO ADALAH MAKAR
Gugatan Sally Chandra terhadap James Tono dan BCA: Hingga Kini Bukti P-5 Penalti 100 Kali Lipat Belum Ditunjukkan
PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN
Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 01:40 WIB

UANG RAKYAT RP11,9 MILIAR, JALAN RUSAK! KORPORASI RAKYAT TANTANG KPK BONGKAR PROYEK PESAWARAN

Senin, 9 November 2026 - 02:03 WIB

PROF SUTAN NASOMAL : PANCASILA DIRUSAK OLEH BANYAK OKNUM. MENGAPA NEGARA CUCI TANGAN !!!

Senin, 9 November 2026 - 01:48 WIB

Ketika Kebenaran Lebih Berharga daripada Kemenangan: Refleksi tentang Integritas, Keadilan, dan Tanggung Jawab Moral dalam Penegakan Hukum

Sabtu, 7 November 2026 - 01:48 WIB

DR. FACHRUL RAZI: PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO ADALAH MAKAR

Jumat, 6 November 2026 - 07:29 WIB

Gugatan Sally Chandra terhadap James Tono dan BCA: Hingga Kini Bukti P-5 Penalti 100 Kali Lipat Belum Ditunjukkan

Jumat, 6 November 2026 - 04:40 WIB

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN

Jumat, 6 November 2026 - 02:55 WIB

Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan

Kamis, 5 November 2026 - 04:47 WIB

Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal

Berita Terbaru