PESAWARAN
Proyek pembangunan saluran drainase/talut di ruas jalan Branti–Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menjadi sorotan setelah warga mengeluhkan material proyek yang diduga mengganggu pengguna jalan. Selain itu, pengerjaan konstruksi talut juga dipertanyakan karena diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki nilai SPK sebesar Rp98.984.739,00 atau hampir Rp99 juta, dengan pelaksana CV. Berkah Mandiri TJM dan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Dengan nilai anggaran tersebut, kualitas pengerjaan seharusnya menjadi perhatian serius. Namun, berdasarkan pengamatan tim media di lokasi, pondasi talut diduga tidak digali sebagaimana mestinya, terlihat seperti menggantung, serta penggunaan materialnya turut dipertanyakan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pengerjaan belum memenuhi standar yang semestinya. Meski demikian, kesesuaian teknisnya perlu diperiksa oleh tenaga ahli atau instansi berwenang.
Seorang warga berinisial ID juga mengeluhkan material pasir dan batu yang diduga menjulur hingga badan jalan. Ia mengaku hampir bersenggolan dengan kendaraan lain pada malam hari, bahkan spakbor mobilnya disebut terlepas akibat tersangkut material tersebut.
Saat dikonfirmasi, seorang pekerja yang mengaku sebagai kepala tukang menyatakan telah mengetahui keluhan mengenai material yang membahayakan pengguna jalan dan mengaku sudah meminta agar material dipindahkan.
Atas kondisi tersebut, dinas terkait, pengawas proyek, dan instansi berwenang diminta segera turun ke lapangan untuk memeriksa kedalaman pondasi, mutu material, serta kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis.
Jangan sampai anggaran hampir Rp99 juta yang bersumber dari pembiayaan proyek tersebut tidak menghasilkan bangunan yang berkualitas dan aman. Apabila ditemukan penyimpangan, pihak berwenang diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun dinas terkait.
