Sorong
Pembangunan pasar ikan puri kota Sorong menuai sorotan warga, pasalnya pembangunan tersebut tidak memenuhi standar operasional layaknya sebuah proyek yang memiliki legal stending oleh pihak pemerintah, ungkapan kekecewaan warga tersebut di sampaikan oleh ketua pemuda suku Moi, yang mana secara konstitusi memiliki hak mutlak fungsi kontrol kebijakan pemerintah di daerah, dalam membangun provinsi Papua barat daya.
Sesuai penjelasan ketua pemuda Moi, Minggus kalami menyebut, sesuai prosedur suatu proyek pekerjaan pemerintah, harus melalui standar kerja yang benar, yang mana proyek tersebut harus di ketahui dari mana sumber anggaranya, na kami ini binggung proyek pekerjaan pasar ikan puri, seakan tidak di ketahui secara resmi dari mana sumber anggaran itu, entah APBN, APBD, atau dana alokasi khusus DAK.
belum lagi dari awal pekerjaan ini berjalan, secara fakta tidak ada pampangan papan proyek, yang mana harus di ketahui seluruh masyarakat provinsi Papua barat daya, di mana letak nominal besar anggaran dan kapan jatuh tempo pekerjaan itu selesai, kami ini butuh penjelasan yang jelas dan akurat sesuai prosedur kerja sebuah proyek pemerintah yang resmi kata Minggus kepada wartawan media ini dengan tegas di lokasi pembangunan pasar tersebut beberapa waktu yang lalu.
Dari keluhan itu wartawan media ini mencoba menelusuri siapa kontraktor pemegang proyek tersebut, alhasil ada pekerja di lokasi tersebut menghubungi konsultan proyek lewat via telepon watsapp, namun bahasa konsultan kepada wartawan nanti hubungi ibu Yanti di dinas perikanan provinsi saja lewat telepon, pekerja media ini pun meminta dari konsultan agar bisa memberikan akses lebih lengkap soal alamat ibu Yanti. Usai mendapatkan nomor yg di tuju, wartawan media ini langsung menghubungi ibu pegawai perikanan yang sebagaimana mengetahui dengan jelas, nominal nilai proyek dan berapa lama proyek tersebut di kerjakan, namun secara fakta tidak ada respon baik dari dari oknum pegawai yang di curigai memiliki keterkaitan dalam proyek pembangunan itu.
Karena tidak mendapatkan keterangan yang fakta, sesuai dengan ketentuan UU pers, maka wartawan media ini mendatangi langsung pihak dinas, awalnya wartawan di kibuli, kalau kepala dinasnya lagi keluar, namun untuk memastikan kebenaran dan keluhan warga, pekerja media ini, meminta nomor kontak kepala dinas, Al hasil ada komonikasi yang baik, dan kepala dinas pun mengundang wartawan menyambagi kantor dinas.
Pertemuan yang begitu alot dan humanis, kepala dinas pun mengatakan proyek pekerjaan tersebut bersumber dari anggaran APBN 2026 dengan patok anggaran berkisar 900 juta rupiah lebih, dan jatuh tempo selesai pekerjaan tersebut, berkisar tanggal 29 Desember mendatang ungkap kepala dinas provinsi Papua barat daya Absolom Salossa.
Sesuai interfensi warga terkait papan pekerjaan proyek, Absolom mengakui di depan wartawan bahwa itu memang penting dan ini keilafan dinas dan kontraktor, namun untuk mengantisipasi adanya situasi komplein warga menyangkut hak ulayatnya, maka kami sengaja tidak memasang papan nama proyek ucapnya, sambil menelepon ibu Yanti yang mengetahui secara detail tentang perkembangan proyek tersebut, dalam hasil percakapan kepala dinas dan oknum pegawai dinas tersebut, ada pernyataan yang seakan menginterfensi kinerja wartawan secara jelas kedengaran di henpon kepala dinas, maaf bapak lagian kenapa media menginterfensi proyek pembangunan pasar tersebut. mendengar sentilan itu, wartawan media ini pun menjelaskan kepada kepala dinas, jika secara konstitusi yang ada di negara kita, WARTAWAN Memiliki kewenangan mutlak dan menjadi corong bagi masyarakat Indonesia, muncul pertanyaan saya, jika kami wartawan tidak menginterfensi kinerja pemerintah dan menjelaskan ke publik sejagat ini, lalu siapa yang wajib menilai, dan mengkritisi kinerja pemerintah? secara konstitusi apakah pemerintah yang mengontrol kinerja wartawan, ataukah wartawan yang mengontrol kinerja pemerintah?
Tidak terima dengan pernyataan itu pekerja media ini, berusaha menelepon pernyataan pegawai perikanan provinsi (YANTI) Namun tidak di sangka ada suara tambahan, yang terdengar jelas di dalam percakapan antara si pegawai dan wartawan, dengan bahasa ancaman, anjing kau, nanti saya patah ko punya kepala, wartawan pun berusaha menenangkan situasi, namun ancaman dan makian selalu terdengar di telinga dengan bahasa ANJING KAU sekitar 13:25 wit.
Melihat dari kejadian itu dan ancaman yang menimpah WARTAWAN, publik patut menilai, ada apa sehingga wartawan di batasi akses untuk menelisik proyek yang yang memakai uang pajak dari rakyat sendiri, lagi pula secara konstitusi, wartawan adalah pilar penting kebabasan demokrasi, secara logis wartawan wajib menegur kinerja presiden, apalgi setingkat kinerja pemerintah daerah (proyek) di sini terlihat jelas ada oknum oknum pemain proyek yang sengaja menghambat wartawan dalam penugasan pemberitaan, publik patut menilai, seberapa bersih otak dari peket pekerjaan proyek tersebut, di sini semua elemen masyarakat, wajib menuntut dan mengontrol pembangunan itu, publik pun patut menduga ada apa dengan membatasi interfensi wartawan dalam proyek tersebut? apakah ada standar gelap gelapan atau seperti apa?
Dari kejadian itu mewakili seluruh pemuda masyarakat Moi provinsi Papua barat, Dominggus Kalami menyesalkan tindakan dan ancaman yang di munculkan oleh sesorang yang tidak di kenal, lewat henpon sala satu pegawai perikanan provinsi terhadap karya seorang wartawan, menurut Dominggus, pemerintah provinsi dalam hal ini dinas perikanan, tolong lugowo untuk di koreksi oleh media.
Jangan kita balik aturan konstitusi, maka tidak heran aturan kerja proyek pun di balik balik dan di sembunyikan, kami pun mendorong jika wartawan yang bersangkutan berniat untuk melakukan laporan polisi, kami mempersilahkan, agar seluruh oknum yang berkaitan di proyek tersebut dapat mempertanggun jawabakan perbuatan dan pekerjaannya di depan publik.
