Pesawaran,
Isu mengenai sikap dua kepala desa di Kabupaten Pesawaran yang diduga memiliki kecenderungan menghindari atau menjauhi wartawan dan jurnalis mulai menyebar di kalangan awak media dan masyarakat setempat. Kedua kepala desa tersebut menjabat di Desa Guyupan dan Desa Sidodadi.
Informasi ini bermula dari beberapa kejadian yang dialami sejumlah wartawan saat hendak melakukan peliputan, wawancara, hal hal lain ,atau meminta keterangan terkait isu pembangunan, administrasi desa, maupun aspirasi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dalam beberapa kesempatan, para wartawan mengaku mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses maupun pernyataan resmi dari kedua pemimpin desa tersebut.
Berbagai tanggapan muncul seputar isu ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa sikap tersebut perlu diperhatikan, karena peran wartawan sebagai penyampai informasi dan pengawas pelayanan publik sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa setiap pemimpin memiliki alasan dan cara tersendiri dalam menjalankan tugas, sehingga perlu menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait sebelum menarik kesimpulan akhir.
Salah satunya wartawan yang tergabung di (DPC) Dewan pimpinan cabang persatuan pewarta warga.indonesia (PPWI) Kabupaten Pesawaran menyampaikan harapannya agar para pemimpin daerah, termasuk kepala desa, dapat membuka diri dan menjalin komunikasi yang baik dengan media massa. Hal ini dianggap penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai perkembangan di wilayah masing-masing.
Tentunya kepala Desa adalah salah satu penggerak yang ada didesa tersebut dan selalu berada ditengah tengah masyarakat yang dapat menginspirasi dalam menyusun strategi rencana pembangunan didesa setempat,ujar nya
Untuk kedisiplinan kantor itu sendiri seharusnya kepala desa menunjukan contoh suri tauladan kebawah agar bawahan juga bisa menjadi lebih disiplin dalam menjalankan tugas nya sebagai Aparatur desa,imbuhnya
Dilain sisi ketua DPC PPWI meminta kepada dinas terkait dapat memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang jarang aktif dikantor sampai berbulan ,jelasnya
Sementara itu sampai berita ini diturun kan pihak kepala desa terkait isu tersebut.belum bisa dihubungi untuk minta klarifikasi mengenai dugaan tersebut
