PAPUA
Pembayaran hak ulayat yang ada di kantor gubernur provinsi Papua barat daya menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat, pasalnya kantor masyarakat provinsi Papua barat daya itu lahanya masih bermasalah, alias pemilik lahan belum sepenuhnya memegang uang hasil dari pembebasan lahan dari pemerintah provinsi.
Sesuai data dan fakta yang di temukan wartawan media ini, jika di areal kantor gubernur yang terletak di kilo meter 16 kota Sorong, masih menjadi persoalan serius bagi sejumla sejumlah pemilik lahan sala satunya adalah Leny Wanda.
Leny mengatakan selama ini pihaknya sudah mendekati pemerintah provinsi, dalam hal ini dinas terkait terlebih khusus Gubernur Elisa Kambu, untuk membicarakan keluh kesahnya dengan dua hektar tanahnya yang telah di ambil oleh pemerintah, untuk membangun kantor bagi pelayanan publik.
Pendekatan yang begitu humanis dengan Gubernur, ternyata tidak membuahkan hasil yang baik, saya ini pemilik lahan yang sah secara hukum dalam hal kepemilikan lahan, namun yang jadi kekecewaan yang begitu mendalam, lahan saya di pakai oleh pemerintah, tapi untuk menyelesaikan pembebasan dan pembayaran hak lahan ternyata saya di abaikan dan di pimpongkan oleh pemerintah provinsi Papua barat daya itu sendiri.
Katanya pemerintah hadir untuk rakyat, malah yang terjadi bukan seperti slogan yang di ungkapkan oleh seorang pembohong yang cakep dalam berkata kata, secara yuridis saya memiliki sertifikat lahan 2 hektar yang sah, kenapa pemilik lahan yang lain di bayar, dan saya tidak pernah di lirik oleh pemerintah provinsi, ungkap Leni dengan nada emosional bercampur tangis di kediamannya beberapa waktu yang lalu.
Melihat kesedihan Leny, Wartawan media ini menanyakan langsung kepada wakil gubernur Ahmad Nausrau, saat mengunjungi empat SKPD provinsi Papua barat daya 29 April 2026 yang lalu.
Jawaban orang nomor dua yang berkuasa di provinsi Papua barat daya itu, terkesan lucu dan menggelitik hati rakyat, pasalnya jawaban seorang pemimpin yang memiliki ilmu keilhaman terhadap rakyat, tidak semestinya saling lempar bola tentang keluhan warga.
Ini jawaban seorang wakil gubernur tertangkap kamera wartawan, pa wagub saya punya sala satu narasumber yang mengeluh dengan lahan yang terletak di dalam areal kantor gubernur, yang mana hingga saat ini belum terbayarkan, gimana dengan tanggapan dan penyelesaian persoalan itu? Tanya wartawan.
Ini jawaban yang di lontarkan oleh seorang wakil gubernur? Ya kalau soal itu urusan teknis, nanti tanyakan ke teknisnya ucap Wakil gubernur provinsi Papua barat daya di lokasi terminal transit tipe B yang tidak kunjung di fungsikan oleh warga, seharusnya seorang pemimpin harus mampu menelah keluhan warga tersebut dan menjadi referensi bahkan perhatian serius.
SIBER REFUN.
