Kayuagung
Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemerintah Kabupaten OKI pada saat yang sama justru menggelar perombakan birokrasi dengan melantik 65 pejabat, Kamis (17/9/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, hingga pejabat fungsional. Sejumlah kepala dinas juga mengalami pergeseran. Pemkab OKI menyatakan penataan dilakukan melalui manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Namun, di tengah ancaman karhutla yang kian mengkhawatirkan, langkah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas pemerintah daerah. Persoalannya bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya melakukan mutasi, melainkan sejauh mana perubahan struktur birokrasi tersebut mampu memperkuat respons pemerintah terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Sejumlah kawasan rawan karhutla di OKI, termasuk Kecamatan Cengal, masih menjadi sasaran patroli dan mitigasi untuk mencegah muncul serta meluasnya titik api. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan perhatian, koordinasi, dan kerja lapangan yang konsisten.
Karena itu, mutasi puluhan pejabat seharusnya tidak berhenti pada seremoni pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan perubahan posisi dalam struktur pemerintahan. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari kinerja dan hasil nyata setelah para pejabat tersebut menempati jabatan baru.
Jika karhutla masih terus terjadi, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganannya. Mulai dari kecepatan merespons titik api, pengawasan kawasan rawan, koordinasi antarlembaga, hingga keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan perkembangan penanganan kepada publik.
Penataan aparatur sipil negara (ASN) yang diklaim bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan juga perlu dibuktikan melalui hasil. Terlebih, OKI sedang menghadapi persoalan karhutla yang berdampak langsung terhadap lingkungan, aktivitas masyarakat, serta kualitas udara.
Jangan sampai perhatian birokrasi terlalu tersita oleh persoalan siapa menduduki jabatan apa, sementara persoalan di lapangan membutuhkan kehadiran pemerintah yang lebih kuat dan respons yang lebih cepat.
Pemikiran filsuf Inggris John Locke menempatkan kekuasaan pemerintahan dalam kerangka tanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip tersebut relevan untuk mengingatkan bahwa setiap kewenangan publik pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, setelah 65 pejabat dilantik, publik layak menunggu pembuktian: apakah penataan birokrasi tersebut benar-benar mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat, tanggap, dan efektif dalam menghadapi karhutla?
Di tengah ancaman asap dan api yang masih membayangi OKI, masyarakat tidak hanya membutuhkan wajah baru dalam struktur pemerintahan. Yang lebih penting adalah kerja nyata, koordinasi yang kuat, respons yang cepat, serta hasil yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat. (Jul PPWI/Tim Red)
