Koruptor Beringas! Ketum PPWI Pusat Wilson Lalengke Desak Hukuman Mati untuk Fadh A Rafiq: “Korupsi Tiga Kali dan Melecehkan Keagamaan!”

Jumat, 18 September 2026 - 02:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA

Pernyataan menohok dan tanpa kompromi dilontarkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Dalam sebuah tangkapan layar pesan tajam yang beredar luas di media sosial, Wilson menyuarakan kemarahan publik atas rekam jejak dugaan korupsi berulang yang melibatkan politisi Fadh A Rafiq.

Wilson secara terbuka menilai tindakan korupsi yang dilakukan berkali-kali oleh Fadh A Rafiq sudah melampaui batas toleransi moral masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa sanksi pidana biasa tidak lagi cukup untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan yang dinilainya sudah merusak tatanan keagamaan dan kebangsaan tersebut.

Sudah Tiga Kali Residivis, Layak Dihukum Mati
Dalam pernyataannya, Wilson menyebut tindak pidana yang menyeret Fadh A Rafiq bukan sekadar kasus korupsi biasa, melainkan bentuk kejahatan moral yang berulang (recidivism) hingga tiga kali.

“Anak buah si polisi Karyoto, pelaku korupsi berulang, bernama Fadh A Rafiq ini semestinya dihukum mati. Korupsinya sudah di luar nalar moralitas manusia normal,” tegas Wilson.

Menurutnya, pembiaran atau hukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku korupsi berulang hanya akan meruntuhkan martabat hukum di Indonesia dan menyepelekan rasa keadilan rakyat.

Soroti Korupsi Pengadaan Al-Qur’an dan Proyek Kemenag
Hal yang paling menohok dari kritikan Wilson adalah sektor yang menjadi objek praktik korupsi tersebut. Ia menyoroti keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an, sektor pertanahan, serta berbagai proyek di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Wilson menilai, tindakan mengembat dana dalam sektor-sektor sakral tersebut merupakan bentuk penghinaan nyata terhadap mayoritas umat di Indonesia.

“Tidak hanya berulang hingga 3 kali, tapi juga area korupsinya naudzubillah: korupsi pengadaan Al-Qur’an, pertanahan, dan proyek di Kementerian Agama. Ini benar-benar melecehkan moralitas keagamaan di negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia,” lanjutnya dengan nada menekan.

Senggol Tokoh Agama dan Nurani Umat
Di akhir pernyataannya, Wilson melontarkan pertanyaan terbuka yang menantang keberanian serta kepekaan para tokoh agama di Tanah Air. Ia mempertanyakan apakah rentetan kasus kejahatan moral ini memicu rasa terusik dari kalangan ulama dan ormas keagamaan, atau justru dibiarkan berlalu begitu saja.

“Saya tidak tahu, apakah rakyat Muslim di negeri ini, terutama para tokoh Agama Islam, merasa terlecehkan atau tidak yaa?” pungkas Wilson.

Desakan tegas dari Wilson Lalengke ini kembali membuka ruang debat publik yang panas mengenai urgensi penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas berat dan berulang, khususnya yang nekat menggerogoti anggaran keagamaan dan fasilitas publik di Indonesia.

Catatan PPWI Pusat
Tegas, Tanpa Kompromi untuk Koruptor!

Negara ini tidak boleh terus-menerus kalah dan mengalah pada para perampok uang rakyat yang tak tahu malu. Ketika kitab suci dan lembaga agama pun diembat demi memperkaya diri, itu bukan lagi sekadar tindak pidana korupsi biasa—itu adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap bangsa dan agama!

Redaksi BersamaRajat.id berdiri bersama rakyat yang muak dengan sandiwara hukum yang tumpul ke atas. Jika pasal hukuman mati bagi residivis korupsi terus diabaikan dan tokoh keagamaan terus bungkam, maka wajar jika publik bertanya: masih adakah nurani dan keberanian di negeri ini? Saatnya aparat penegak hukum membuktikan bahwa hukum bukan sekadar hiasan kertas untuk melindungi para petinggi!.

Taem PPWI Nasional

Berita Terkait

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN
Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan
Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal
Dr. H. Fachrul Razi: Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema
Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik
Gubernur Lampung Siapkan Tiga Langkah Perkuat Investasi, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama
Tuntut Pengawasan Atas Prosedur Hukum di Polda Banten, Juwita Ajukan RDP ke Komisi III DPR RI

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 04:40 WIB

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN

Jumat, 6 November 2026 - 02:55 WIB

Ijazah Ditunjukkan, Kebenaran Tetap Harus Diuji: Advokat Alfan Sari Soroti Esensi Pembuktian dan Integritas Persidangan

Kamis, 5 November 2026 - 04:47 WIB

Apresiasi Kepemimpinan Baru Kapolri, Advokat Alfan Sari Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih hingga Mantan Jenderal

Kamis, 5 November 2026 - 03:33 WIB

Dr. H. Fachrul Razi: Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema

Kamis, 5 November 2026 - 03:14 WIB

Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik

Kamis, 5 November 2026 - 02:17 WIB

Gubernur Lampung Siapkan Tiga Langkah Perkuat Investasi, Bidik Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Selasa, 3 November 2026 - 04:39 WIB

Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama

Selasa, 3 November 2026 - 03:05 WIB

Tuntut Pengawasan Atas Prosedur Hukum di Polda Banten, Juwita Ajukan RDP ke Komisi III DPR RI

Berita Terbaru