Lampung Tengah – Di tengah penantian kelahiran buah hatinya, seorang ibu hamil di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, justru dihantui rasa cemas. Bukan karena proses persalinan, melainkan karena kartu BPJS Kesehatan miliknya dalam kondisi nonaktif, sementara dirinya harus segera menjalani operasi sesar.
Perempuan bernama Yulia itu mengaku tidak memiliki biaya untuk membayar tunggakan BPJS yang disebut mencapai lebih dari Rp9 juta. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat dirinya semakin bingung dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa.
“Saya harus melahirkan secara sesar karena sudah tiga kali operasi sesar sebelumnya. Kata dokter saya tidak bisa melahirkan normal lagi. Tapi BPJS saya nonaktif dan saya tidak punya biaya untuk persalinan,” ujar Yulia dalam laporannya kepada DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung.
Dengan nada penuh harap, Yulia mengaku nekat menghubungi pengurus PPWI setelah melihat beberapa tayangan di media sosial mengenai bantuan pengaktifan BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, ia telah mendatangi sejumlah instansi untuk mencari solusi, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“Saya hanya orang tidak mampu, rumah saja masih menumpang di tempat saudara. Saya datang ke dinas, tapi malah diarahkan ke sana-sini. Saya hanya ingin BPJS saya bisa aktif lagi agar bisa melahirkan dengan tenang,” tuturnya.
Mendapat laporan tersebut, tim DPD PPWI Provinsi Lampung langsung bergerak cepat dengan menghubungi pihak BPJS Kesehatan Cabang Metro, mengingat fasilitas kesehatan yang digunakan Yulia berada di wilayah tersebut.
Dari hasil koordinasi, pihak BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa kepesertaan Yulia masih berpeluang untuk diaktifkan kembali. Namun, ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, di antaranya melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), data fasilitas kesehatan, serta rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
Pihak BPJS Kesehatan juga menyatakan siap membantu proses pengaktifan apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dipenuhi.
Kasus yang dialami Yulia menjadi potret masih adanya masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil yang membutuhkan penanganan medis segera.
Kini, Yulia hanya berharap ada uluran tangan dan perhatian dari pemerintah daerah serta pihak terkait agar dirinya dapat menjalani proses persalinan dengan aman tanpa dibayangi persoalan biaya.
“Yang saya pikirkan sekarang hanya keselamatan saya dan bayi saya. Saya berharap ada jalan keluar sebelum waktu persalinan tiba,” pungkasnya penuh harap.(TIM/Red)
