_Oleh: Wilson Lalengke_
Jakarta
Di panggung politik tingkat tinggi, bahasa tubuh, tata letak, dan posisi duduk kerap kali berbicara jauh lebih nyaring ketimbang retorika pidato resmi. Pemandangan yang memantik diskusi hangat baru-baru ini terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam posisi duduk yang sejajar dengan deretan para Menteri Kabinet. Pemandangan ini tergolong tidak lazim, mengingat tradisi kepresidenan Indonesia hampir selalu menempatkan Presiden dan Wakil Presiden duduk berdampingan di mimbar atau meja utama sebagai dwitunggal kepemimpinan nasional.
Bagi para pengamat dan aktivis politik, gestur visual tersebut bukan sekadar urusan protokol atau teknis penataan ruang. Di dalam konteks politik Indonesia yang sarat akan lambang dan kiasan, posisi duduk tersebut dipandang sebagai sinyal semiotika politik yang sangat kuat. Hal ini mengindikasikan adanya jarak, ketidakserasian, atau bahkan bentuk subordinasi halus terhadap posisi Wakil Presiden dalam struktur kepemimpinan saat ini.
Secara tata negara, posisi Wakil Presiden adalah orang nomor dua di Republik Indonesia. Namun, ketika sang Wapres ditarik ke dalam barisan menteri pembantu presiden, spekulasi publik mengenai keretakan atau ketidakselarasan visi antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran makin sulit ditutupi. Berbagai gelombang kritik dari aktivis dan pengamat politik pun bermunculan. Banyak pihak menilai bahwa peran Gibran di dalam pemerintahan tampak terpinggirkan dan kekurangan ruang untuk memegang kewenangan yang substantif.
Dinamika ini menciptakan situasi yang canggung secara politik. Di satu sisi, Gibran terus disorot oleh publik karena dinilai belum memiliki kematangan yang cukup untuk mengimbangi kepemimpinan senior Prabowo Subianto. Di sisi lain, jabatannya sebagai Wakil Presiden rentan terdegradasi menjadi sekadar simbol tanpa pengaruh riil di dalam pengambilan kebijakan strategis bangsa.
Mencermati krisis peran dan persepsi publik tersebut, Gibran perlu mengambil langkah strategi. Walaupun terdengar radikal namun sangat realistis apabila Gibran Rakabuming Raka berani mengambil sikap tegas dan terhormat dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Gibran perlu menyadari bahwa bertahan dalam posisi yang tampak tidak lagi seirama dengan Presiden Prabowo justru akan menggerus modal politik Gibran secara perlahan.
Ketimbang terus berada dalam pusaran kritik dan kecanggungan birokrasi Istana, mundur adalah sebuah keputusan yang matang dan berani. Daripada bertahan di posisi Wakil Presiden yang tampak tidak sejalan dengan Presiden Prabowo dan terus-menerus menjadi sasaran kritik publik, jauh lebih baik bagi Gibran untuk mengambil langkah mundur secara terhormat. Ini bukan kekalahan, melainkan bentuk kedewasaan politik.
Mundur bukan berarti lari meninggalkan panggung. Gibran justru akan memiliki waktu dan energi yang lebih besar untuk konsolidasi di lapangan secara langsung dengan para pendukung setia Jokowi selama ini. Gibran dapat bergabung dan berjuang bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh adik kandungnya, Kaesang Pangarep. Dengan terjun langsung ke tengah masyarakat, membangun basis dukungan rakyat di akar rumput, serta mengasah pemikiran kepemimpinannya secara independen, Gibran Rakabuming Raka dapat membuktikan kapasitas dirinya tanpa harus berteduh di bawah bayang-bayang kekuasaan sang ayah maupun Presiden Prabowo.
Langkah ini dipandang sebagai persiapan yang jauh lebih ideal untuk membangun personalitas politik yang matang, mandiri, dan berintegritas guna menyongsong Kontestasi Pemilu 2029, baik sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden yang lebih siap secara lahir dan batin. Sementara itu, Gibran dapat membenahi berbagai item persyaratan menjadi Presiden/Wapres yang selama ini dipandang publik belum memadai.
Fenomena penataan kekuasaan serta gagasan mengenai “mundur untuk melompat lebih jauh” ini menemukan pijakan teoritis dalam pemikiran para filsuf dunia. Jenderal dan filsuf militer Tiongkok Kuno, Sun Tzu (544-496 SM), dalam karyanya The Art of War, mengungkapkan sebuah prinsip dasar mengenai strategi kepemimpinan. Ungkapannya yang amat terkenal “Ia yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mundur, dialah yang akan menang” adalah filosofi hidup yang dijadikan pedoman oleh banyak pemimpin dunia.
Dalam arena politik, bertahan di posisi yang melemahkan kedudukan diri tanpa daya tawar yang nyata adalah sebuah kesalahan taktis. Mundur secara terencana (strategic retreat) demi mengumpulkan kekuatan baru merupakan bentuk kearifan tertinggi untuk meraih kemenangan jangka panjang. Strategi ini pernah diambil Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengundurkan diri dari kabinet Megawati Soerkarno Putri tahun 2002 demi mempersiapkan diri maju menjadi Calon Presiden di Pilpres 2004 dan menang.
Sejalan dengan Sun Tzu, filsuf Yunani Kuno, Aristotle (384-322 SM), dalam risalahnya Politics, menguraikan bahwa sebuah jabatan politik kehilangan esensinya jika pemegang jabatan tersebut tidak diberi ruang untuk menjalankan kebajikan publik (virtue) dan kewenangan yang setara. Aristotle menegaskan bahwa martabat seorang pemimpin tidak diukur dari gelar formal yang diembannya, melainkan dari keselarasan antara kedudukan, tindakan, dan kontribusinya bagi masyarakat.
Sementara itu, filsuf Jerman Friedrich Nietzsche (1844-1900) melalui konsep Will to Power (Kehendak untuk Berkuasa) mengingatkan bahwa kepemimpinan dan kekuatan sejati tidak pernah diberikan secara cuma-cuma oleh pihak lain, melainkan harus ditaklukkan melalui pembuktian diri dan proses penempaan yang keras. Bertahan dalam posisi yang termarginalkan hanya akan melahirkan ketergantungan dan kepasrahan mental.
Saran untuk mengundurkan diri ini hakekatnya sebuah pesan mendalam bagi masa depan karier politik Gibran Rakabuming Raka. Pilihan untuk tetap bertahan di kursi Wakil Presiden dengan dinamika yang tidak seirama riskan menjebaknya dalam stagnasi dan kritik berkepanjangan.
Sebaliknya, keberanian untuk mengundurkan diri, merajut kekuatan bersama PSI dan atau afiliasinya di tengah masyarakat, serta menggembleng diri secara mandiri akan menjadi pembuktian sejati bagi kedewasaan politiknya. Seperti kata bijak klasik, kadang satu langkah mundur diperlukan bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengambil ancang-ancang sebelum melompat jauh lebih tinggi demi kepemimpinan Indonesia di masa depan. (*)
_Penulis adalah warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia Maju di tangan anak muda cerdas, tangguh, dan berani_
