Bandar Lampung — Proyek irigasi gantung senilai Rp97,8 miliar di Kabupaten Mesuji kembali menyita perhatian publik. Bukan hanya karena manfaatnya yang dipersoalkan warga, tetapi juga karena jejak penanganan hukumnya yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya.
Berdasarkan siaran pers resmi Kejaksaan Tinggi Lampung bernomor PR-23/L.8.3/Kph.2/06/2024, proyek yang dibangun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu pernah masuk dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Bidang Pidana Khusus.
Penyelidikan yang dimulai pada Mei 2024 tersebut mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan kontrak. Bahkan, potensi kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp14 miliar. Tak hanya itu, dalam dokumen resmi tersebut juga disebutkan bahwa irigasi sepanjang sekitar 93 kilometer itu belum berfungsi optimal dan belum memberi manfaat bagi petani.
Namun, waktu berlalu. Tahun berganti. Kini memasuki 2026, gaung kelanjutan kasus itu nyaris tak terdengar, sementara kondisi di lapangan justru kembali memantik keresahan.
Di Desa Bandar Anom dan sekitarnya, warga menilai proyek besar itu belum menjawab kebutuhan mereka. Air yang diharapkan mengalir ke sawah tak kunjung dirasakan. Sebaliknya, sebagian petani masih bertahan menggunakan aliran air sederhana yang mereka bangun secara swadaya.
Ironisnya, bangunan irigasi yang semestinya menjadi penopang pertanian, kini disebut-sebut menjadi tempat berkembangnya hama tikus yang justru merusak hasil panen.
“Kalau memang sudah diperiksa, hasilnya ke mana? Kami hanya ingin tahu kelanjutannya,” ungkap seorang warga, menyuarakan kegelisahan yang kini meluas di tengah masyarakat.
Kondisi ini memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan: proyek besar dengan anggaran negara, proses hukum yang sempat berjalan, namun manfaat nyata yang belum sepenuhnya dirasakan.
Polemik ini pun tak lagi sekadar berbicara soal konstruksi fisik. Ia menyentuh hal yang lebih mendasar—akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan.
Di tengah tarik-menarik klaim dan realitas, satu hal yang kini ditunggu adalah kejelasan. Bukan hanya tentang apakah proyek itu layak atau tidak, tetapi juga tentang sejauh mana proses hukum berjalan dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal selesai di atas kertas—melainkan tentang sejauh mana ia benar-benar hidup dan dirasakan di tengah masyarakat(TIM/Red
