Kayuagung – Masyarakat Kabupaten OKI mengajukan pertanyaan terkait besaran anggaran untuk program bedah rumah rakyat yang hanya berkisar antara Rp 15 hingga 20 juta rupiah per rumah. Pertanyaan ini muncul mengingat kondisi harga bahan bangunan dan upah tukang yang terus meningkat, seperti harga semen Baturaja yang mencapai Rp 65 ribu per sak, serta upah tukang yang berkisar antara Rp 130 hingga 150 ribu per hari dan kenek (bantu tukang) sebesar Rp 100 hingga 120 ribu per hari dengan jam kerja rata-rata dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
“Semen saja sudah Rp 65 ribu per sak, belum lagi biaya pasir, batu, besi, dan upah tukang yang tidak murah. Dengan anggaran Rp 15-20 juta, bisa saja hanya cukup untuk melakukan perbaikan parsial, bukan rehabilitasi menyeluruh yang sebenarnya dibutuhkan oleh rumah yang tidak layak huni,” ujar salah satu warga Kayuagung mempertanyakan bantuan program tersebut.
Publik lain juga menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi ulang terhadap besaran anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Menurutnya, penyesuaian anggaran dengan kondisi harga pasar saat ini sangat penting agar program dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya.
“Kita menghargai adanya program ini, namun perlu diperhatikan apakah anggaran yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak cukup, maka tujuan utama untuk memberikan rumah yang layak huni tidak akan tercapai dengan baik,” tambah salah satu publik lainnya.
Diketahui, Program rehabilitasi rumah rakyat atau bedah rumah disalurkan melalui dua program pemerintah, yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Meskipun telah memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa besaran anggaran yang diberikan tidak cukup untuk melakukan perbaikan rumah secara maksimal.
Masyarakat berharap agar pihak Pemda OKI bersama dengan dinas terkait dapat melakukan kajian mendalam terkait besaran anggaran program BSPS dan RTLH, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan mengingat perkembangan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja yang terus berubah. Selain itu, juga diharapkan ada transparansi dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat benar-benar bermanfaat bagi rakyat yang membutuhkan. (Jul PPWI OKI/Tim Redaksi)
