Papua Barat Daya
Dewan perwakilan rakyat Provinsi Papua barat daya, (DPR Provinsi PBD) bidang komisi I Lakukan rapat dengar pendapat di meriat hotel kota Sorong, guna membahas kasus penembakan terhadap saudara Timotius rumpaidus, oleh sejumlah oknum TNI POMAL Sorong, yang mana sudah pernah di beritakan oleh media ini. rapat dengar pendapat tersebut turut hadir kesatuan masayarakat adat byak kota, kabupaten dan provinsi, CV prima papua yang di wakili oleh kuasa hukum’nya dan juga perwakilan dari yon zipur TNI AD, sekaligus keluarga dari korban penembakan (Timotius Rumpaidus).
Sesuai penjelasan ketua komisi I DPR Provinsi Papua barat daya, Zet Kadakolo usai rapat dengar pendapat Senin 16 November 2026 di meriat hotel Sorong, yang mana DPR Provinsi Papua barat daya, mendorong agar kasus penembakan tersebut di proses hukum, ya namun kita harus paham bahwa ada dua Fersi hukum terkuat di negara ini, hukum pidana, dan hukum perdata yaitu hukum adat Papua, kami mendorong kedua hukum ini harus di patuhi oleh oknum oknum yang yang terlibat di dalam kasus penjualan BBM Ilegal, AMDAL atau pencemaran lingkungan hidup, soal limbah ulah produksi kayu ekspor oleh CV prima papua, sehingga imbas dan terjadi penembakan terhadap seorang moderator demo yaitu saudara Timotius Rumpaidus kata ketua komisi I DPR Provinsi Papua barat daya.
Dari hasil pertemuan ini kami komisi I DPR Provinsi PBD akan secepatnya menyurat dan memanggil petinggi kodaeral XIV Maupun lembaga polisi militer (POMAL Sorong) guna memberikan keterangan soal kasus penembakan tersebut, ucap Zet Kadakolo. Zet menambahkan sesuai keterangan korban penembakan (Timotius Rumpaidus) di saat rapat dengar pendapat tadi, bahwa dirinya (korban) sudah bukan lagi sebagai seorang anggota militer aktif, maka untuk saat ini, status korban adalah seorang masayarakat sipil yang menjadi korban tragedi penembakan ujarnya.
Selain dari itu ada pernyataan khusus dari ikatan keluarga besar suku byak provinsi Papua barat daya, yang di wakili oleh sekretaris ikatan yaitu Andarias Mnumumes yang menyatakan bahwa, persoalan kasus penembakan terhadap wakil ketua ikatan keluarga besar suku biak kabupaten Sorong, Timotius Rumpaidus adalah murni tindakan pelanggaran hukum, baik itu hukum pidana, perdata dan pelanggaran HAM.
Di daerah Papua pada umumnya kami memiliki undang undang otonomi khusus Papua, artinya bahwa segala masalah yang menimpah orang Papua, harus di selesaikan dengan hukum adat Papua itu sendiri. Hukum adat kami sudah di cantumkan di dalam undang undang otonomi khusus, yang mana sebagai undang undang leks spesialis, dengan kata lain hukum adat Papua adalah hukum tertinggi dan sangat spesial.
Pria yang sering di sapa kakak Andi itu menegaskan, dari kejadian penembakan itu harus di patuhi oleh pihak pihak yang berkaitan dengan Penjualan BBM Ilegal jenis bio solar, AMDAL atau dampak lingkungan yang di lakukan oleh CV prima papua yang sebagai mana kita ketahui bersama adalah sala satu CV yang bergerak di bidang industri produksi kayu ekspor, sehingga berkembang menjadi aksi demonstrasi yang di lakukan warga masyarakat kalil 6 kabupaten Sorong, sebagai aksi protes terhadap penyebaran limbah produksi kayu oleh CV prima papua.
Dari hasil protes itulah, muncul emosional sekian prajurit TNI polisi militer (POMAL Sorong), kepada seorang warga sipil yang mengakibatkan tindakan yang sangat melanggar hukum yaitu, mereka melakukan penembakan terhadap saudara Timotius Rumpaidus. Maka kami mendesak semua pihak yang terlibat di dalam kasus penembakan ini, harus menghormati hukum adat kami orang Papua, karena keberadaan hukum adat sebagai hukum tertinggi di Papua dan berstatus leks spesial, berber Andi.
Andi pun membantah dan menyoroti statemen kuasa hukum CV prima papua Jatir Yuda marau, dengan pernyataan ada kong kali kong antara warga kalalin 6 kabupaten Sorong dan media/wartawan, dengan tujuan dan niat melakukan pemerasan, disini kami tegaskan kepada publik se Indonesia bahwa, pernyataan itu tidak benar, dan ini sudah menyalahi undang undang pencemaran nama baik, dan fitnah.
Jangan kita mengeluarkan statemen yang MEMBOHONGI publik se antero jagad Indonesia, pengacara kan tahu hukum, kok saya heran masih bisa berbohong, demi melindungi pihak pihak yang punya keterkaitan dengan kasus penembakan ini, kami dengan jujur dan tegaskan kepada kuasa hukum CV prima papua harus melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada warga maupun media/wartawan bersangkutan, karena bahasa niat pemerasan itu tolong di buktikan sesuai fakta, jangan kita asal mengumbar pernyataan yang menjadi virus, ini pernyataan virus yang lebih parah dari virus kovid 19 tutup sekretaris ikatan keluarga besar suku byak provinsi Papua barat itu dengan nada kecam di saat wawancara sedang berlangsung sekitar 17:33 wit.









