OKI
Janji modernisasi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kayuagung kembali dipertanyakan. Fasilitas wifi gratis yang digadang-gadang membantu masyarakat melapor pajak secara online justru tak bisa digunakan, memicu kekecewaan hingga kemarahan wajib pajak.
Alih-alih dipermudah, masyarakat justru dibuat gigit jari. Wifi yang disediakan disebut tidak berfungsi, bahkan password yang diberikan petugas diduga salah atau tidak valid. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar: sekadar kelalaian atau cerminan buruknya pelayanan publik?
Datang Jauh-Jauh, Pulang Tanpa Lapor Pajak
Sejumlah warga mengaku sudah meluangkan waktu dan tenaga datang ke kantor pajak dengan harapan bisa melaporkan kewajiban perpajakan secara daring. Namun harapan itu runtuh di depan mata.
“Sudah jauh-jauh datang, layanan sangat lambat kita datang dari jam 10.00 wib siang – 14.46 wib pun belum selesai katanya ada wifi gratis. Tapi pas dicoba, tidak bisa dipakai. Password-nya salah. Ini kantor pajak atau cuma formalitas pelayanan?” keluh Siti, warga Kayuagung, dengan nada kecewa.
Ia menilai KPP Kayuagung tidak profesional dan terkesan hanya memasang embel-embel pelayanan digital tanpa kesiapan nyata di lapangan.
Pengamat Hukum: Pelayanan Publik Gagal Total
Sorotan keras datang dari pengamat hukum Alfan Sari, SH, MH, MM. Menurutnya, kejadian ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak masyarakat dalam mengakses layanan negara.
“Kalau benar wifi tidak berfungsi dan password keliru diberikan ke masyarakat, itu pelayanan publik yang gagal. Ini bukan soal teknis kecil, tapi soal tanggung jawab institusi,” tegas Alfan.
Ia menambahkan, KPP Kayuagung wajib transparan dan tidak boleh memilih bungkam.
“Harus dijelaskan ke publik. Kesalahan teknis atau kelalaian petugas? Jangan biarkan masyarakat berspekulasi,” ujarnya.
Kepala KPP Menghilang, Publik Bertanya
Ironisnya, di tengah sorotan dan keluhan masyarakat, Kepala KPP Pratama Kayuagung, Susanto, hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi dari media belum mendapat respons.
Sikap diam ini justru memperkuat kesan bahwa keluhan masyarakat tidak dianggap penting, sekaligus menambah daftar panjang kritik terhadap pelayanan birokrasi.
Warga Desak Klarifikasi dan Evaluasi Menyeluruh
Masyarakat kini menuntut klarifikasi terbuka, perbaikan sistem, dan evaluasi kinerja petugas agar fasilitas publik tidak sekadar menjadi pajangan administratif.
“Kalau urusan pajak saja dipersulit, lalu di mana letak slogan pelayanan prima?” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
(Abbas PPWI)
