MUARA ENIM – Komisi Pemberantasan Kovrupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumatera Selatan. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menyasar sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Senin malam (8/6/2026).
Dalam operasi senyap yang berlangsung sejak malam hari hingga Selasa pagi, tim penindakan KPK dilaporkan telah mengamankan beberapa orang penting, di antaranya
1. Bupati Muara Enim H. Edison,
2. mantan Kepala Dinas Pendidikan Rusdi Hairullah, S.S.T.P.,
3. serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abi Nur Wardani.
4. serta dari pihak vendor total keseluruhan hampir 10 orang namun informasi orang nya belom diketahui yang lain nya
Menindaklanjuti penangkapan tersebut, pada Senin pagi, tim penyidik KPK langsung bergerak melakukan sterilisasi dan penyegelan di beberapa lokasi strategis untuk mengamankan barang bukti.
Berdasarkan pantauan di lapangan dan bukti visual yang beredar, sejumlah ruangan telah dipasang garis pembatas (segel) berlogo KPK, meliputi:
1. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim.
2. Ruang Kerja Bupati Muara Enim.
3. Ruang Kerja Asisten Bupati.
4. Ruang perencanaan
Langkah penyegelan ini dilakukan guna mencegah adanya upaya penghilangan dokumen atau barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
Pihak-pihak yang diamankan kabarnya langsung dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Apresiasi dari Badan Penelitian Aset Negara (BPAN-AI) Muara EnimMenanggapi aksi nyata penegakan hukum ini, Badan Penelitian Aset Negara DPC BPAN-AI Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, memberikan respons positif dan dukungan penuh atas langkah tegas yang diambil oleh komisi antirasuah tersebut.
Selaku lembaga yang konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap aset serta anggaran negara, DPC BPAN-AI Muara Enim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penindak KPK yang telah turun langsung ke lapangan untuk membersihkan praktik-praktik korup di Bumi Serasan Sekundang.
Momentum OTT ini diharapkan menjadi pintu masuk yang lebar untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan anggaran, manipulasi proyek, maupun tata kelola pengadaan barang dan jasa yang selama ini merugikan masyarakat Muara Enim.
BPAN-AI Muara Enim menegaskan akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(Tim Redaksi)
