Sumsel
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat mempertanyakan efektivitas penanganan karhutla serta penggunaan anggaran Bantuan Presiden (Banpres) yang mencapai Rp100 miliar.
Pada September 2026, Banpres penanganan karhutla sebesar Rp100 miliar dialokasikan untuk lima daerah di Sumsel. Pemprov Sumsel memperoleh Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin masing-masing Rp20 miliar, sedangkan Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.
Data BPBD Sumsel hingga 10 September 2026 mencatat 2.676 kejadian karhutla. OKI menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 459 kejadian, disusul Musi Banyuasin 333 kejadian dan Ogan Ilir 294 kejadian.
Kondisi tersebut mendorong tokoh masyarakat OKI, Seringguk Umang, meminta pemerintah memastikan anggaran karhutla benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan, terutama ketika kondisi cuaca memungkinkan. Selain itu, penanganan di lapangan perlu diperkuat melalui pemadaman, pembasahan lahan, penyekatan, patroli, penyediaan sumber air, pencegahan titik api baru, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap.
“Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap sementara anggaran penanganan karhutla sudah tersedia. Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Seringguk Umang.
Ia juga meminta pemerintah daerah membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan, mulai dari besaran dana yang telah digunakan, program dan lokasi kegiatan, hingga hasil yang dicapai.
Anggaran Publik Harus Berdampak pada Kepentingan Rakyat
Dari perspektif hukum tata negara, anggaran publik merupakan instrumen untuk menjalankan pemerintahan sekaligus memenuhi kepentingan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya tidak cukup hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan hasil yang dapat dirasakan publik.
Dalam konteks penanganan karhutla, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran Banpres digunakan dan sejauh mana penggunaannya berkontribusi terhadap pengendalian kebakaran serta pengurangan dampak asap.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar penggunaan uang negara dapat diawasi masyarakat dan dipertanggungjawabkan berdasarkan data serta dokumen yang dapat diuji.
Kepentingan Publik sebagai Tujuan Kekuasaan
Filsuf Inggris John Locke dalam Second Treatise of Government menempatkan public good atau kepentingan umum sebagai salah satu tujuan pemerintahan.
Prinsip tersebut relevan dalam pengelolaan anggaran karhutla. Ketika masyarakat masih menghadapi asap, sumber daya publik seharusnya dapat diterjemahkan menjadi langkah penanganan yang terukur dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Seringguk Umang menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besarnya anggaran, tetapi juga ingin melihat hasil konkret di lapangan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar angka anggaran. Masyarakat membutuhkan udara yang lebih bersih, kebakaran yang terkendali, serta pelayanan bagi warga yang terdampak. Karena itu, penggunaan anggaran harus terbuka dan dapat diawasi,” tegasnya.
Di tengah karhutla yang belum sepenuhnya reda, pertanyaan publik pun mengarah pada satu hal: sejauh mana Banpres Rp100 miliar tersebut telah digunakan dan apa hasil nyata yang dirasakan masyarakat Sumsel.(rls/Tim Red PPWI)
