Kejati Lampung Ultimatum Pengelola MBG: Jangan Main-Main dengan Gizi Anak Bangsa

Kamis, 25 Juni 2026 - 08:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infopengawaskorupsi.My.id LAMPUNG Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kejati menegaskan bahwa keselamatan dan kualitas gizi anak-anak harus menjadi prioritas utama.

Pihak Kejati menyatakan tidak akan mentolerir adanya kasus keracunan makanan yang menimpa peserta didik di Lampung. Bahkan, jika masih ditemukan kejadian serupa, laporan akan langsung disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Kita tidak ingin lagi mendengar ada anak-anak yang mengalami keracunan. Kalau itu masih terjadi di Lampung, saya laporkan langsung ke Jampidsus,” tegasnya.

Kejati juga mengingatkan agar penandatanganan MoU tidak hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi nyata di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, Kejati mempertanyakan sejauh mana dapur MBG telah melibatkan Koperasi Merah Putih, BUMDes, dan petani lokal dalam rantai pasok bahan pangan.

“Pertanyaannya, apakah benar membeli dari Koperasi Merah Putih? Apakah benar membeli dari BUMDes? Apakah benar membeli dari petani? Karena tujuan program ini bukan hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menumbuhkan ekonomi desa,” ujarnya.

Kejati menilai keberadaan dapur MBG harus memiliki inklusivitas dan mampu berkolaborasi dengan masyarakat desa. Jika tidak terintegrasi dengan potensi lokal, program berisiko menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Kejati memastikan seluruh proses pengelolaan program akan dilakukan secara transparan. Seluruh laporan akan dibuka dan dievaluasi secara berkala.

“Kita ingin semuanya transparan. Ketika ada dapur yang tidak berjalan baik, mohon maaf, akan segera kami tindak dan evaluasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Lampung akan dilakukan secara serius guna memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

( Husni.M )

Berita Terkait

Tuntut Dibebaskan, Terdakwa Kasus Hutan Kota Lampung Tengah Bacakan Pledoi, Surat Zeezee untuk Majelis Hakim Sentuh Ruang Sidang
Cyber Polda Lampung dan Dewan Pers Didesak Bertindak, Marak Dugaan Media Abal-Abal Jadi Alat Pemerasan Berkedok Jurnalisme
UKW Bukan “Tiket” Menjadi Wartawan, Ketua DPD PPWI Lampung: Integritas dan Karya Jurnalistik yang Utama
Pembangunan Tower, Jalan Beton, dan Land Clearing di TNWK Dipersoalkan, Merusak Ekosistem Serta Mengancam Satwa
KPK Gandeng Pemprov Lampung Perkuat Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah KPK Hadir,Ratusan Kepala Sekolah SMA dan SMK se Lampung Ikut Sosialisasi Anti Korupsi
Janji Pejabat yang Tak Kunjung Ditepati: Ketika Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan
Ketua DPD PPWI Lampung Husin Muchtar: Buku “Ijazah Jokowi” Perlu Dibaca sebagai Ruang Refleksi Moral Bangsa
Buku Ijazah Jokowi Layak Dibaca sebagai Ruang Refleksi Moral dan Kejujuran Publik

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 03:24 WIB

Tuntut Dibebaskan, Terdakwa Kasus Hutan Kota Lampung Tengah Bacakan Pledoi, Surat Zeezee untuk Majelis Hakim Sentuh Ruang Sidang

Senin, 27 Juli 2026 - 02:58 WIB

Cyber Polda Lampung dan Dewan Pers Didesak Bertindak, Marak Dugaan Media Abal-Abal Jadi Alat Pemerasan Berkedok Jurnalisme

Minggu, 19 Juli 2026 - 12:17 WIB

UKW Bukan “Tiket” Menjadi Wartawan, Ketua DPD PPWI Lampung: Integritas dan Karya Jurnalistik yang Utama

Selasa, 14 Juli 2026 - 05:49 WIB

Pembangunan Tower, Jalan Beton, dan Land Clearing di TNWK Dipersoalkan, Merusak Ekosistem Serta Mengancam Satwa

Kamis, 25 Juni 2026 - 08:48 WIB

Kejati Lampung Ultimatum Pengelola MBG: Jangan Main-Main dengan Gizi Anak Bangsa

Kamis, 25 Juni 2026 - 08:39 WIB

KPK Gandeng Pemprov Lampung Perkuat Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah KPK Hadir,Ratusan Kepala Sekolah SMA dan SMK se Lampung Ikut Sosialisasi Anti Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:00 WIB

Janji Pejabat yang Tak Kunjung Ditepati: Ketika Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Sabtu, 13 Juni 2026 - 02:20 WIB

Ketua DPD PPWI Lampung Husin Muchtar: Buku “Ijazah Jokowi” Perlu Dibaca sebagai Ruang Refleksi Moral Bangsa

Berita Terbaru

Papua Barat Daya

Kesatuan masyarakat adat biak, layangkan surat RDP Ke DPRD Provinsi PBD

Senin, 10 Agu 2026 - 14:06 WIB

Jakarta

ALAM BAKA Guncang BGN, Bongkar Sisi Gelap MBG Lampung

Senin, 10 Agu 2026 - 12:47 WIB