Oleh: Husin Muchtar Ketua DPD PPWI Provinsi Lampung
Lampung – Dalam kehidupan demokrasi, janji bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan di atas panggung kampanye atau dalam berbagai seremoni pemerintahan. Janji adalah kontrak moral antara pemimpin dan rakyat. Ketika janji tersebut tidak kunjung ditepati, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas seorang pejabat, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.
Masyarakat sesungguhnya tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya berharap apa yang telah dijanjikan dapat direalisasikan secara bertahap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun realitas yang kerap terjadi justru sebaliknya. Janji-janji yang dahulu disampaikan dengan penuh keyakinan perlahan memudar setelah jabatan berhasil diraih.
Fenomena ini bukan cerita baru dalam perjalanan demokrasi. Berbagai program yang terdengar menjanjikan sering diumumkan kepada publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pelayanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, ketika waktu berlalu tanpa realisasi yang nyata, muncul pertanyaan yang wajar dari masyarakat: apakah janji tersebut memang dirancang untuk diwujudkan atau sekadar alat untuk meraih dukungan politik?
Yang lebih memprihatinkan, sebagian pejabat tampak lebih sibuk membangun citra dibandingkan menuntaskan tanggung jawab yang telah dipercayakan rakyat. Publik disuguhi berbagai kegiatan seremonial, publikasi yang masif, dan narasi keberhasilan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Dalam kondisi demikian, kemasan seolah lebih penting daripada substansi.
Filsuf Yunani kuno, Socrates, mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kejujuran dan tanggung jawab moral. Menurutnya, seorang pemimpin yang tidak mampu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan pada akhirnya akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Pemikiran serupa disampaikan oleh Confucius, filsuf besar dari Tiongkok. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik bertumpu pada keteladanan. Rakyat tidak hanya mendengarkan apa yang diucapkan pemimpinnya, tetapi juga memperhatikan apa yang dilakukannya. Ketika janji diabaikan, kewibawaan pemimpin akan terkikis karena tindakan selalu lebih bermakna daripada kata-kata.
Sementara itu, filsuf Jerman Immanuel Kant menempatkan kewajiban moral sebagai fondasi utama perilaku manusia. Dalam pandangannya, setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, janji kepada rakyat bukanlah strategi politik semata, melainkan kewajiban moral yang harus dipenuhi.
Dalam konteks demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengingatkan para pemimpinnya. Kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi. Justru pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu menerima kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Ada sebuah ungkapan yang relevan: “Rakyat mungkin lupa apa yang diucapkan, tetapi tidak akan lupa apa yang mereka rasakan.” Sebagus apa pun narasi yang dibangun, masyarakat pada akhirnya akan menilai dari hasil nyata yang mereka alami sehari-hari. Jalan yang rusak tidak dapat diperbaiki dengan pidato. Kesulitan ekonomi tidak akan selesai dengan slogan. Pelayanan publik yang buruk tidak akan membaik hanya dengan unggahan di media sosial.
Kepercayaan publik ibarat kaca yang bening. Sekali retak, ia sulit kembali utuh seperti semula. Karena itu, setiap pejabat publik perlu menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar simbol kehormatan atau fasilitas kekuasaan. Setiap janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab moral yang harus diwujudkan.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang pandai merangkai kata-kata. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membuktikan ucapannya melalui kerja nyata. Sebab dalam sejarah, masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak janji yang pernah disampaikan, melainkan berapa banyak yang benar-benar diwujudkan.
Sebagai bagian dari masyarakat dan insan pers, kita berharap para pemegang amanah lebih mengutamakan tindakan daripada retorika. Sebagaimana diajarkan oleh Socrates, Confucius, dan Immanuel Kant, kualitas seorang pemimpin diukur dari keselarasan antara ucapan dan tindakan. Ketika janji hanya menjadi alat politik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan masa depan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. (Tim/Red)
