MUARA ENIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan dan penyegelan di sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Salah satu lokasi yang menjadi perhatian publik adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim serta sejumlah ruang kerja strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber media, tim penyidik KPK memasang stiker pengawasan dan segel pada beberapa ruangan di Kantor Disdikbud Muara Enim, termasuk ruang Sekretaris Dinas dan Bidang Perencanaan. Sejumlah dokumen dan barang yang diduga berkaitan dengan proses penyelidikan turut diamankan oleh penyidik.
Selain penggeledahan di Disdikbud, beredar informasi bahwa ruang kerja Bupati Muara Enim juga ikut disegel sebagai bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang sedang berlangsung. Langkah penyegelan tersebut dilakukan untuk mengamankan lokasi dan mencegah hilangnya barang bukti yang dianggap relevan dengan perkara yang tengah didalami KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya aktivitas tim KPK di Kabupaten Muara Enim. Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun pihak-pihak yang sedang diperiksa.
> “Biarkan tim bekerja dahulu, biar nanti jelas duduk perkaranya,” ujar Budi Prasetyo.
Sejumlah sumber juga menyebutkan adanya pejabat yang telah dimintai keterangan oleh penyidik. Namun informasi mengenai jumlah maupun identitas pihak yang diperiksa masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK.
Hingga Senin sore, aktivitas di sejumlah kantor pemerintahan tetap berlangsung dengan pengawasan ketat. Aparatur sipil negara yang berada di lokasi memilih tidak memberikan banyak komentar dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
Peristiwa ini kembali menempatkan Muara Enim dalam sorotan publik. Sebelumnya, KPK pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar di kabupaten tersebut, termasuk kasus yang menyeret pejabat daerah dan anggota DPRD beberapa tahun lalu.
KPK diperkirakan akan memberikan keterangan resmi setelah seluruh rangkaian penggeledahan dan pemeriksaan awal selesai dilakukan. Masyarakat kini menunggu penjelasan lebih lanjut terkait dugaan perkara yang sedang diusut serta pihak-pihak yang berpotensi terlibat. (Tim Redaksi)
