Yang Kecil Diproses, yang Besar Justru Ditangani Pusat: Mempertanyakan Peran dan Kinerja APH Daerah dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Jurnalis PPWI Nasional

Sumsel – Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab seluruh aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, penanganan sejumlah perkara korupsi bernilai besar di daerah justru menjadi perhatian dan ditangani oleh aparat penegak hukum tingkat pusat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana peran, keberanian, dan efektivitas APH di daerah dalam mengungkap dugaan penyimpangan keuangan negara.

Ironisnya, di tengah besarnya dukungan anggaran, fasilitas, serta kewenangan yang diberikan negara kepada institusi penegak hukum di daerah, masyarakat masih mempertanyakan hasil nyata pemberantasan korupsi, khususnya terhadap perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata berapa banyak perkara yang telah ditangani, melainkan sejauh mana APH daerah berani dan mampu mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan anggaran pemerintahan, proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan keuangan negara dalam jumlah besar.

Sebab, jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penindakan hukum justru lebih terlihat terhadap perkara-perkara kecil, sementara dugaan penyimpangan yang menyangkut kepentingan dan anggaran pemerintahan belum memperoleh penanganan yang transparan dan tuntas.

Anggaran Miliaran Rupiah, Sejauh Mana Hasil Kinerjanya?

Setiap tahun, institusi penegak hukum di daerah memperoleh dukungan anggaran negara untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai operasional, penyelidikan, penyidikan, pengawasan, serta berbagai kebutuhan penegakan hukum lainnya.

Dengan dukungan anggaran dan fasilitas negara tersebut, masyarakat tentu memiliki harapan besar agar APH daerah mampu menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Namun, apabila sejumlah perkara korupsi besar di daerah justru lebih banyak menjadi perhatian atau ditangani aparat tingkat pusat, wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas pelaksanaan fungsi penegakan hukum di tingkat daerah.

Apakah keterbatasan kewenangan menjadi kendala? Apakah persoalannya terletak pada sumber daya, koordinasi, atau faktor lainnya? Ataukah terdapat persoalan dalam keberanian dan independensi penanganan perkara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh institusi terkait. Sebab, anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerja, transparansi, dan hasil pelaksanaan tugas yang terukur.

Pandangan Hukum Advokat H. Alfan Sari

Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM, berpandangan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, profesionalisme, independensi, dan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Menurut perspektif hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap seseorang hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, pengaruh politik, maupun kemampuan ekonomi. Setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sementara itu, Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam konteks penanganan perkara korupsi, aparat tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang mudah dijangkau. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain.

Keadilan Tidak Boleh Tunduk pada Kekuasaan

Dalam perspektif filsafat, Plato dan Aristoteles menempatkan keadilan sebagai fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Montesquieu melalui pemikirannya tentang pemisahan kekuasaan juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar kewenangan tidak disalahgunakan.

Nilai tersebut sejalan dengan ajaran agama. Al-Qur’an melalui QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan penegakan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri maupun keluarga. Sementara QS. Al-Ma’idah ayat 8 mengingatkan bahwa kebencian atau kepentingan tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil.

Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga mengingatkan tentang kehancuran umat terdahulu akibat perbedaan perlakuan hukum antara orang terpandang dan masyarakat lemah.

Pesannya jelas, hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun kedekatannya dengan kekuasaan.

APH Daerah Harus Terbuka terhadap Evaluasi Publik

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penanganan perkara-perkara yang mudah dibuktikan atau melibatkan pihak-pihak di luar struktur pemerintahan. Keberhasilan penegakan hukum juga harus tercermin dari kemampuan aparat mengawasi dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan bukti yang sah.

Masyarakat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara, efektivitas kinerja institusi, serta perkembangan penanganan berbagai dugaan perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.

APH di daerah juga perlu memberikan penjelasan secara transparan mengenai kendala yang dihadapi, langkah yang telah dilakukan, dan hasil penanganan perkara sesuai kewenangannya.

Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara kecil lebih mudah diproses, sedangkan dugaan korupsi bernilai besar yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintahan justru tidak memperoleh kejelasan.

Kritik ini bukan berarti mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan atau menuduh institusi tertentu tidak bekerja. Namun, besarnya tanggung jawab yang diberikan negara harus sebanding dengan akuntabilitas dan hasil pelaksanaan tugas.

Pada akhirnya, masyarakat tidak meminta APH bekerja di luar kewenangannya. Yang dituntut adalah keberanian menjalankan tugas secara profesional, independen, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Jika negara telah menyediakan anggaran, fasilitas, serta kewenangan yang memadai, publik tentu berhak mengetahui sejauh mana seluruh dukungan tersebut memberikan hasil nyata bagi pemberantasan korupsi.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat ketegasan hukum terhadap perkara kecil, sementara dugaan penyimpangan besar dalam lingkaran pemerintahan terus menunggu kejelasan.

Sebab, supremasi hukum tidak diukur dari seberapa sering aparat melakukan penindakan, tetapi dari konsistensi mereka dalam menegakkan hukum terhadap siapa pun berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.

Hukum harus berani mengungkap fakta, bukan sekadar menunjukkan ketegasan kepada pihak yang lemah. (rls/Tim Red)

Berita Terkait

Ketua FKWS Desak Polres Lubuklinggau Segera Usut dan Tangkap Terduga Pelaku Pengeroyokan Terhadap Wartawan Detiktv Sumsel
Tahun 2026, Agung Jefriansyah Resmi Menjadi Mahasiswa Universitas Terbuka, Perkuat Wawasan Hukum
Dugaan Penipuan Berkedok Penyaluran Tenaga Kerja di Ogan Ilir, Kerugian Disebut Capai Puluhan Juta Rupiah
PPWI Nasional Hargai Dedikasi Dandim 0402/OKI-OI Letkol Inf Gunawan Wibisono dalam Pelayanan dan Kepedulian terhadap Warga
Kualitas Udara Palembang Masuk Kategori Berbahaya, Warga Diminta Waspada
Rakyat Hirup Asap, Anggaran Karhutla Mengalir: Ke Manakah Anggaran Banpres Sumsel Rp100 Miliar?
Dugaan Skandal Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Ketum PPWI Laporkan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat ke Propam Polri
Dana Penanganan Karhutla OKI Rp20 Miliar dan Ogan Ilir Rp15 Miliar Disebut Sudah Masuk Kas Daerah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIB

Yang Kecil Diproses, yang Besar Justru Ditangani Pusat: Mempertanyakan Peran dan Kinerja APH Daerah dalam Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 14 November 2026 - 07:12 WIB

Ketua FKWS Desak Polres Lubuklinggau Segera Usut dan Tangkap Terduga Pelaku Pengeroyokan Terhadap Wartawan Detiktv Sumsel

Selasa, 20 Oktober 2026 - 02:09 WIB

Tahun 2026, Agung Jefriansyah Resmi Menjadi Mahasiswa Universitas Terbuka, Perkuat Wawasan Hukum

Senin, 19 Oktober 2026 - 05:44 WIB

Dugaan Penipuan Berkedok Penyaluran Tenaga Kerja di Ogan Ilir, Kerugian Disebut Capai Puluhan Juta Rupiah

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:16 WIB

PPWI Nasional Hargai Dedikasi Dandim 0402/OKI-OI Letkol Inf Gunawan Wibisono dalam Pelayanan dan Kepedulian terhadap Warga

Senin, 12 Oktober 2026 - 01:45 WIB

Kualitas Udara Palembang Masuk Kategori Berbahaya, Warga Diminta Waspada

Kamis, 1 Oktober 2026 - 02:06 WIB

Rakyat Hirup Asap, Anggaran Karhutla Mengalir: Ke Manakah Anggaran Banpres Sumsel Rp100 Miliar?

Selasa, 22 September 2026 - 03:04 WIB

Dugaan Skandal Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Ketum PPWI Laporkan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat ke Propam Polri

Berita Terbaru

Papua Barat Daya

Komitmen DPR, kasus penembakan Timotius Rumpaidus harus proses hukum

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:14 WIB