Sorong
Ungkapan kekecewaan dari sejumlah penduduk asli kota Sorong, dalam hal kebijakan pembangunan yang telah di lakukan oleh PJ Gubernur provinsi Papua barat daya, Muhamad Musa’at tentang pembangunan fisik kantor gubernur yg terletak di kilometer 16 kota Sorong. sesuai penjelasan kepala suku besar MOI provinsi papau barat daya, Yery Su menjelaskan awal mula perancangan lokasi kantor gubernur tidak semestinya berada pada areal satdion Wombik kota Sorong, kami sudah melakukan kesepakatan dengan sejumlah masyarakat suku MOI tentang areal kantor gubernur yang sebenarnya, namun dengan Ego kepemimpinan pejabat bersangkutan lokasi kantor gubernur di canangkan di kilo meter 16 kota Sorong.
Hal ini menimbulkan polimik yang begitu panjang soal kebijakan tersebut, pasalnya sesuai dengan statement mantan PJ Gubernur muamat Musa’at beberapa tahun yang lalu, jika stadion bola Wombik tidak di robohkan, akan tetapi akan di benahi oleh pemerintah provinsi, padahal sesuai fakta yang terlihat saat ini, stadion Wombik cuma tinggal kenangan kata Yery su, selaku kepala suku besar suku MOI.
Orang Nomor satu di tubuh lembaga adat MOI itu menjelaskan, walaupun PJ Gubernur Muhamad Musa’at sudah pindah, namun mampu memberikan kesan BURUK dan KECEWA yang begitu mendalam bagi pemuda (MOI) suku asli kota Sorong. Menurut kepala suku besar MOI, areal kantor gubernur sudah di sediakan, mengapa pejabat Musa’at memakai logika egois sendiri dan tidak meminta pandangan masyarakat MOI pada umumnya.
Ini daerah MOI bukan tanah leluhur Musa’at sehingga dengan seenaknya menaroh patok tanah dengan sembarangan, kami sangat mencintai Indonesia dari segala jenis keberagaman, malahan pemimpinya bertindak tanpa memakai hati dan logika yang sehat. Sala satu alasan dan pertanyaan sederhana yg datang dari kalangan muda suku MOI, yang harus di jawab mantan PJ Gubernur Musa’at adalah di mana stadion bola Wombik kami, apakah bisa di kembalikan, jika pemerintah mampu menjawab bisa di kembalikan di mana letak lokasi stadion bola itu, ungkap Yery Su seakan bertanya dengan nada tinggi kepada Muhamad Musa’at mantan PJ Gubernur itu.
Selain stadion bola ada proyek pekerjaan nasional yang wajib kami masyarakat MOI mempertanyakan, diantaranya proyek pekerjaan terminal transit antar provinsi dan kabupaten yang terletak di Sorong, ironisnya penandatangan prasasti oleh PJ Gubernur sudah selesai, dan anggaran proyek sudah di kucurkan pemerintah pusat, ternyata hingga saat ini terminal tipe B belum di fungsikan, ada apa dan anggaran sebesar itu di kemanakan, kami meminta Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam hal ini bidang penertiban aset daerah Dian Patra jangan cuma modal berwisata, dan jangan cuma menertibkan aset, akan tetapi menertibkan orangnya juga, tutup kepala suku itu di areal kantin kantor Polda PBD Senin 9 februari 2026 sekitar 14:27 Wit.
Selain ungkapan kekecewaan kepala suku besar MOI itu, ada statemen yang begitu menarik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) provinsi Papua barat daya, Ehut Kalaibin yang mana membenarkan pernyataan kepala suku MOI tersebut, menurut anggota DPRP dapil kabupaten Sorong itu, jika ogoisme kepemimpinan yang di timbulkan oleh Muhamad Musa’at janganlah di pampangkan begitu kentara di depan suku besar MOI yang memiliki areal pulau Sorong.
Sebagai seorang pemimpin haruslah mampu mengilhami, bukan menjadi bos besar yang asal tinggal menjatuhkan palu dan perintah, kita harus paham bahwa sebelum negara dibentuk, dari awal sudah ada masyarakat dan budaya, maka dari itu pemimpin pemerintahan harus benar benar lihai dan cerdas menyikapi tuntutan masyarakat adat.
Saya katakan dengan lantang bahwa keseluruhan masyarakat adat MOI, mengecam tindakan mantan PJ Gubernur Muhamad Musa’at untuk merobohkan dan menghilangkan stadion bolah tersebut, tanpa ada penjelasan yang pasti darinya, sebaliknya saya selaku anggota MRP provinsi PBD, mendesak Gubernur PBD definitif Elisa Kambu, tolong melirik keluhan suku adat masyarakat MOI, bila perlu ada temuan unsur unsur yang tergolong negatif, maka Gubernur selaku pimpinan di provinsi tanah MOI, harusnya mengambil langkah tegas dan terukur sehingga tidak ada polimik yang berkepanjangan di kota Sorong tutup Ehut Beberapa waktu yang lalu.
SIBER REFUN
