Sudah Tuju bulan TPP PNS belum di bayar, PEMKOT jangan diam dong

Sabtu, 16 Mei 2026 - 06:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sorong

Sejumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di berbagai instansi pemerintah, mengeluh adanya keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang mana sudah tujuh bulan berjalan seakan tidak di lirik oleh pemerintah kota Sorong.

Kami pegawai negeri sipil merasa kecewa dengan kinerja pemerintah kota Sorong, yang seakan cuek dan diam dengan keluhan seluruh pegawai negeri tentang pembayaran TPP PNS, Padahal kami di tekan harus bekerja profesional, tepat waktu, dan berintegritas. namun kondisi ekonomi pegawai negeri seakan di abaikan oleh pemerintah kota, secara fakta hukum, anak kandung dari pemerintah adalah pegawai negeri sipil, kok anehnya anak kandung di terlantarkan ekonominya kata AP, yang meminta namanya untuk tidak di pablis wartawan Sabtu 16 mei 2026.

Kami pegawai negeri sipil khususnya kota Sorong, sudah bekerja di atas rata rata dalam menjawab tuntutan publik. Ironisnya hingga saat ini sudah tujuh bulan berjalan, pemerintah kota Sorong, belum membayar gaji tambahan penghasilan pegawai.

Kami juga akui dan mengikuti perkembangan informasi, kinerja pegawai negeri sipil dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, namun saya sampaikan dengan gamblang, tiap daerah pemerintahan berbeda pula cara pelayanannya kepada masyarakat, tegas AP. di sebuah warkop kilo meter 10 sekitar 14:47 wit.

Saya sempat membaca berita yang di munculkan wartawan, jika di sala satu instansi pemerintah di Sorong, tidak berpenghuni alias kosong, ya kalau seandainya kami pegawai negeri sipil bekerja tidak benar silahkan di tindak tegas, na semua itu terpulang pada kepala daerah masing masing, masih ada banyak pegawai negeri sipil yang bekerja dengan hati, jadi kalau kedapatan seperti begitu berikan sangsi tegas.

Apalagi sesuai undang undang Otsus yang sudah di sahkan beberapa tahun yang lalu, yang menyatakan 80 dan 20 % artinya anak asli Papua yang harus duduk di porsi 80 persen itu, sisah 20% anak Nusantara.

Saya pribadi mengakui masih banyak anak anak Papua yang belum menikmati kuota putusan undang undang Otsus 80% penerimaan tenaga kerja di semua lini, maka jika masih lagi kedapatan pegawai negeri sipil yang bekerja malas, dan meninggalkan ruangan pada saat jam kerja, pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota, copot oknum tersebut, karena menurut saya masih banyak anak anak Papua yang terbaik dan mampu melayani masyarakatnya, maka saya pribadi mengharapkan kepada pemerintah daerah kota Sorong, Septinus Lobat tolong memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri sipil kota sorong tutup AP.

SIBER REFUN.

Berita Terkait

KDRT Berujung Maut, Anak usia 4 bulan Hilang Nyawa
Intervensi Hukum dan Ironi Kemerdekaan: Menguji Profesionalisme Polri di Tanah Papua
Akhirnya… Mafia Tanah asal Malaysia Paulus George Hung Jadi Tersangka!
Panglima TNI RI, Segerah Desak KASAL, Usut Kasus Penembakan Timo Beber kKpala Suku Besar Biak sorong
Timo Dan Moses Bantah terjadi penembakan Bukan Bersumber DISERSI, Namun bersumber dari Demo warga, soal BBM Ilegal, dan AMDAL
Kapolda Papua Barat Daya Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Anggota yang Langgar Disiplin
Meluruskan Narasi: Menjaga Martabat Ibu Tunggal dan Esensi Kebebasan Pewarta Warga
Lintas jalan nasional rusak parah, APH di mintah priksa PPK dan Kontraktor

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 08:48 WIB

KDRT Berujung Maut, Anak usia 4 bulan Hilang Nyawa

Jumat, 14 Agustus 2026 - 02:04 WIB

Intervensi Hukum dan Ironi Kemerdekaan: Menguji Profesionalisme Polri di Tanah Papua

Rabu, 12 Agustus 2026 - 01:36 WIB

Akhirnya… Mafia Tanah asal Malaysia Paulus George Hung Jadi Tersangka!

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:52 WIB

Panglima TNI RI, Segerah Desak KASAL, Usut Kasus Penembakan Timo Beber kKpala Suku Besar Biak sorong

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:43 WIB

Timo Dan Moses Bantah terjadi penembakan Bukan Bersumber DISERSI, Namun bersumber dari Demo warga, soal BBM Ilegal, dan AMDAL

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:41 WIB

Kapolda Papua Barat Daya Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Anggota yang Langgar Disiplin

Sabtu, 25 Juli 2026 - 06:02 WIB

Meluruskan Narasi: Menjaga Martabat Ibu Tunggal dan Esensi Kebebasan Pewarta Warga

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:31 WIB

Lintas jalan nasional rusak parah, APH di mintah priksa PPK dan Kontraktor

Berita Terbaru

Bandar Lampung

DPD PPWI Lampung Ajak Masyarakat Peduli Korban Bencana di NTB dan NTT

Minggu, 16 Agu 2026 - 04:37 WIB

Sorong

KDRT Berujung Maut, Anak usia 4 bulan Hilang Nyawa

Sabtu, 15 Agu 2026 - 08:48 WIB